Marlis Dukung Pemecatan Oesman Sapta Odang Sebagai Ketua DPP Partai Hanura

BIJAK ONLINE (Padang)-Sebagai Ketua DPD Hanura Sumatera Barat, Marlis menyebutkan kalau sikapnya sama dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan DPD Hanura dari 27 provinsi di Indonesia, tentang pemecatan Ketua DPP Hanura, Osman Sapta Odang. .

“Kita dukung seratus persen sikap pemecatan Ketum DPP Hanura, pak Oesman Sapta Odang,” katanya ketika dihubungi melalui selulernya, Senen, 15 Januari 2017 melalui seluler.

Menurut Marlis, kebijakan partai yang dilakukan Oesman Sapta Oedang jauh berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang dilakukan mantan Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto. “Kami waktu dengan pak Wiranto, dianjarkan sopan dan santun dalam berpolitik,” kata anggota DPRD Sumatera Barat ini.

Kemudian, kata Marlis, pemecatan Ketum DPP Oesman Sapta Odang, juga didukung oleh seluruh Pimpinan Cabang Partai Hanura se-Sumatera Barat. “Sikap kami di DPD dan DPC se-Sumbar sudah bulat dan seratus persen mendukung penuh pemecatan pak Osman Sapta Odang,” katanya.

Sebagaimana dilansir www.viva.co.id, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura melakukan pemecatan terhadap Ketua Umumnya yakni Oesman Sapta Odang. Pemecatan diawali dengan rekomendasi serta permintaan dari 27 Dewan Pimpinan Daerah dan berbagai Dewan Pimpinan Cabang, melalui mekanisme mosi tidak percaya.

“Kami telah melakukan rapat pengurus Hanura, menyikapi permintaan dari DPD seluruh Indonesia, dan juga para pengurus harian, tentang adanya mosi tidak percaya kepada Bapak Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang,” kata Wakil Ketua Umum DPP Hanura Daryanto, dalam konferensi pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 15 Januari 2018.

Daryanto juga menyampaikan dirinya telah ditunjuk menjadi Pelaksana tugas Ketua Umum. Dia mengaku ingin memberikan kontribusi yang baik kepada Hanura melalui penunjukan ini.

“Atas kesepakatan rapat, tadi telah menunjuk saya sebagai Plt Ketua Umum DPP Hanura,” ujar Daryanto.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Dossy Iskandar menyampaikan mosi tidak percaya diajukan karena Oso melanggar sejumlah AD/ART partai. Seperti melakukan keputusan secara sepihak seperti terkait pengusungan pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Ya cukup banyak, contoh memberhentikan DPD tanpa mekanisme partai. Kemudian dalam pelaksanaan pilkada, keputusan-keputusan yang sudah, ada pergantian yang tak melalui mekanisme partai,” kata Dossy. (tio/viva.co.id)