Gub Sumbar Ingatkan Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa dan Tsunami

BIJAK ONLINE (Padang)–Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menjelaskan, acara memperingati 13 tahun tsunami di Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat Sumatera Barat akan ancaman gempa bumi dan tsunami
Demikian antara lain penjelasan Irwan Prayitno, diacara serah terima barang milik negara berupa sirine Tsunami dari badan meteologi klimatologi dan Geofisika, kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. di UPT BNPB Pusdalops PB, Rabu, 27 Desember 2017.
Menurut Irwan Prayitno,  memperingatan 13 tahun tsunami dan penyerahan sirine, memang ada  yang pro dan kontra. “Mengapa kita peringati bencana,” katanya.
Sebetulnya, kata gub Sumbar,  kita bukan memperingati bencananya saja, namun kita mengambil nilai dan senantiasa aware bahwa ancaman gempa dan tsunami selalu ada sehingga kita selalu siaga dan siap. “Jadi bukan semata mengenang betapa mematikannya bencana itu, namun bagaimana agar kita ke depan lebih siap menghadapi bencana serupa,” ujar Irwan Prayitno, sembari menambahkan, sirine merupakan satu di antara sekian upaya kita untuk mencegah korban. Bukan mencegah gempa, kita perlu waspada terhadap gempa dan tsunami.  
Kemudian gub Sumbar menjelaskan, enam daerah yang rawan tsunami, semua serinenya  berfungsi. “Saya pastikan keenamnya aktif. Soalnya setiap bulan kami cek. Dan sensornya benar, artinya jangan sampai salah. Namun setidaknya ini amanah yang kita terima,” ujar Irwan Prayitno.
Begitu juga dengan shelter yang secara fakta memang belum mencukupi jumlahnya sesuai harapan. “Alhamdulillah, walau shelter kita belum sesuai harapan jumlahnya, namun untuk alternatif sudah ada,” ujarnya.
Potensi shelter sudah ada, misalnya kantor gubernur yang sudah bisa dijadikan shelter menampung ribuan orang naik ke atas. “Lalu auditorium ratusan bisa naik ke atas. Di kantor-kantor, gedung Bank Indonesia, Masjid Raya juga sudah bisa. Semua hotel sudah kami wajibkan memiliki shelter di atasnya.  Kantor-kantor  yang baru seperti Polda dan Kejaksaan sudah ada shelter,” ujar Irwan Prayitno.
Diakui, kata gub Sumbar, masalah shlter memang masih kurang, da jauh dari jumlah yang pernah diusulkan. “Kmi sempat merencanakan banyak shelter. Alasannya, karena kalau evakuasi vertikal, akan berdampak negatif terhadap evakuasi horizontal. Seperti saat gempa di atas 5 SR kemarin, seluruh orang keluar dan bawa mobil, macet semua. Selebar apapun jalan, nggak cukup. Jadi saya lebih prefer bangun saja shelter agar masyarakat  bisa evakuasi vertikal ke atas. Misalnya masjid yang dibangun tahan gempa dan siap menghadapi tsunami. Semua shelter kondisinya bagus,” ujar Irwan Prayitno.
Kemudian masalah sirine yang sangat  bermanfaat untuk berikan warning dan kepada masyarakat agar bisa lari untuk menyelamatkan di. “Supaya efektif, sirine ada dan kita akan sosialisasikan. Jangan sirine bunyi dan orang diam saja. Ini perlu ada pelatihan agar masyarakat paham,” tambahnya.
Sementara Kepala BMKG Pusat, Dwikorito Karnawati, menyampaikan tepat 13 tahun yang lalu, pada 26 Des 2004 merupakan satu hari yang bersejarah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Aceh karena pada pukul 07.58.53 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,1 M di mana gempa bumi ini merupakan gempa bumi dengan magnitudo ketiga terbesar di dunia dan gempa bumi terlama yang pernah terjadi di sepanjangs ejarah. “Gempa bumi diikuti tsunami dengan ketinggian 30 meter dan 250 ribu korban meninggal dunia. Bencana ini merupakan bencana paling merusak dan mematikan di sepanjang sejarah manusia dan gelombang tsunami menjalar ke India, Srilanka, Thailand, Somalia, Tanzania, dan Kenya,” katanya. 
Kemudian, Tsunami Aceh juga menjalar hingga pantai barat Sumbar waktu itu. Namun syukurnya tidak ada korban yang diakibatkan. Sumbar merupakan daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut disebabkan oleh 3 zona lempeng tektonik aktif yang terdapat di Sumbar yakni subduksi Sumatra di 250 km sebelah barat pesisir Sumatra. Dan sesar Mentawai dan sesar besar Sumatra atau sesar Semangko yang memanjang dari Aceh hingga Lampung. melalui Solsel, Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Padang Panjang, Bukik, Agam, dan Pasbar.
Ancaman gempa bumi di Sumbar tak hanya aktivitas zona subduksi megathrust, namun sesar Sumatra dan sesar Mentawai. Masyarakat harus paham soal ini. Selain rawan gempa, Sumbar juga rawan tsunami. Dalam catatan sejarah, tsunami di Sumbar sudah terjadi beberapa termasuk yang belum lama ini terjadi, yakni tsunami 25 Oktober 2010, akibat dipicu gempa bumi 7,7 M diikuti tsunami 3-10 meter dan setidaknya 77 desa hancur dengan 286 orang dilaporkan hilang dan 252 meninggal dunia. “Kami di BMKG merasa bertanggung jawab,” kata Dwikorito 
Jadi, kata Dwikorito, persoalan itulah yang menjadi alasan utama kenapa sirine tsunami perlu diserahkan, agar bersama-sama bertanggung jawab. “Kita ada masa transisi 1 tahun, 2018 nantinya pemeliharaan masih menjaid tanggung jawan BMKG. Namun selama setahun ini kami mohon proses transfer tanggung jawab ini juga dilakukan,” ujarnya sembari berharap Sumatera Barat menjadi best practice atau showcase mengenai ketangguhan penanganan bencana di Indonesia. 
Selanjutnya, Dwikorito Karnawati, sedikit hal yang perlu kami share, BMKG tak hanya sebatas bertanggung jawab untuk tsunami early warning atau pemantauan gempa, namun BMKg juga berikan layanan terhadap cuaca publik dan cuaca penerbangan serta cuaca pelayaran. Sehingga silakan ibu dan bapak bebas saja memanfaatkan layanan informasi. 
Peringatan Dini tsunami mulai dari monitoring, hingga penyebaran informasi. 6 Sirine dibangun di Sumbar, Pessel, Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, Pasbar. Sirine awal mulanya merupakan bagian dari inatius yang dioperasikan BMKG sebagai modal melakukan evaluasi. Dan dalam penerapannya ada BNPB dan BPBD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia termasuk Sumatera Barat. Sesuai dengan amanat UU penanggulangan bencana. BMKG salah satu tugasnya memberikan early warning tsunami. 
Tanggal 26 desember 2014, melakukan pelatihan dan pendampingan pengoperasian aktivais sirine. Pada 13 tahun tsunami ini kami lakukan serah terima dari BMKG kepada pemprov, diharapkan penyerahan aktivasi di 6 lokasi bisa dimanfaatkan pemprov untuk melakukan perintah evakuasi bila mendapatkan early warning system. (fardianto)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *