Semua Fraksi Sepakat atas KUPA-PPAS APBD Kota Padang 2017

Semua fraksi sebagai ujung tombak partai politik di DPRD Kota Padang sepakat atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Kota Padang 2017.
Masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan tanggapan mereka atas KUPA-PPAS tersebut dalam rapat paripurna yang dilakukan di DPRD Kota Padang, Rabu 6 September 2017. Anggaran belanja Kota Padang, Sumatera Barat direncanakan naik sebesar Rp123,33 miliar dari Rp2,2 triliun dalam APBD 2017 menjadi 2,3 triliun dalam APBD Perubahan 2017. 
Hal ini diketahui setelah dilakukannya penandatanganan nota Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Kota Padang 2017 pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, didampingi wakil ketua: Asrizal, Wahyu Iramana Putra dan Muhidi.
Rapat paripurna yang sangat penting tersebut tidak dihadiri oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Walikota Emzalmi. Dimana kedua Pimpinan Kota Padang tersebut sedang melakukan dinas luar dan hanya dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Asnel bertindak mewakili mereka. Pada kesempatan itu, Asnel mengatakan, penggangaran tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2017.
Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, adanya kenaikan anggaran belanja tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang plafon anggaranya naik.
Ia menjelaskan, APBD Perubahan 2017 berguna untuk optimalisasi sepuluh program wali kota dan wakil walikota Padang, agar pembangunan di daerah itu hingga akhir tahun dapat berjalan secara maksimal. “Terutama dengan adanya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja daerah,” katanya.
     
Elly juga mengatakan APBD perubahan diharapkan dapat menjadi peningkatan kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena APBD Padang berbasis kinerja.”Dalam hal ini OPD harus mampu memanfaatkan yang telah dianggarkan dengan sebaik-baiknya. Jangan nantinya sampai penambahan anggaran belanja tersebut menjadi Sisa Lebih Perubahan Anggaran (Silpa),” pungkasnya.
    
Dikatakannya, dengan waktu kerja efektif yang lebih kurang tinggal dua bulan lagi hingga akhir tahun ini, diharapkan semua OPD dapat bekerja secara maksimal.”Hal yang telah disepakati itu, akan dibahas kembali hingga ditetapkan menjadi APBD Perubahan 2017,” cakapnya.
Rapat paripurna yang sangat penting tersebut tidak dihadiri oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Walikota Emzalmi. Pasalnya, kedua pimpinan Kota Padang tersebut sedang melakukan dinas luar. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Asnel bertindak mewakili mereka.
     
Pada kesempatan itu, Asnel mengatakan, penggangaran tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2017. “Dengan tetap mengacu pada visi Kota Padang yakni mewujudkan daerah menjadi kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Padang akan terus berupaya mewujudkan sepuluh program unggulan yang menjadi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Mahyeldi-Emzalmi hingga Periode pemerintahan mereka berkahir pada Tahun 2019 mendatang 
“Dengan tetap mengacu pada visi Kota Padang yakni mewujudkan daerah menjadi kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya,” ujar Asnel.
Asnel selanjutnya menjelaskan juga, Pemerintah Kota Padang terus berupaya mewujudkan sepuluh program unggulan yang menjadi visi misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Mahyeldi-Emzalmi. 

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *